Investor Indonesia Minati Emas sebagai Investasi Utama

JAKARTA - Standard Chartered Bank dalam survei menyatakan pelaku affluent (ekonomi kuat) Indonesia masih meminati emas sebagai investasi utama. "Secara keseluruhan, tiga besar investasi masih didominasi oleh emas. Jadi ternyata, segmen affluent Indonesia sangat suka dengan investasi emas," kata General Manager Priority and International Banking Standard Chartered Djumariah Tenteram saat menjelaskan hasil Survei FuturePriority di Jakarta, Jumat. Sebanyak 71% pelaku di Indonesia memilih investasi emas dibanding investasi lain kemudian pada posisi kedua ditempati oleh jenis investasi properti. Para pelaku yang memilih investasi di sektor properti sebanyak 58% untuk menopang pertumbuhan kekayaan para affluent Indonesia. Kemudian pada posisi ketiga, investor Indonesia memilih deposito atau simpanan dengan bunga tinggi sebagai penyokong penambahan kekayaannya dengan jumlah pemilih sebesar 42%. Hal itu menurut dia lantaran harga emas yang menarik para investor. "Jika dilihat 2-3 tahun lalu emas harganya masih Rp200-300 ribu per gram, namun pada saat ini sekitar Rp490-500 ribu per gram dan bahkan sempat Rp520 ribu," jelas Djumariah. Sementara itu, menurut dia, kendala terdapat pada kurangnya instrumen emas di sejumlah bank di Indonesia karena bank berpendapat nasabah hanya tertarik pada deposito dengan bunga tinggi. "Kendalanya adalah kita tidak punya banyak instrumen yang berkaitan dengan emas selain emas itu sendiri. Untuk saat ini bank masih belum mempunyai kemampuan bertransaksi yang menggunakan instrumen emas padahal minat terhadap emas besar sekali," kata Djumariah.

Forbes: Kuncinya Hanya Profitable dan 'Melayani'

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dinobatkan sebagai perusahaan nasional yang paling profitable oleh Forbes Internasional. Dari 10 perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam 2.000 perusahaan paling untung di dunia, Bank BRI di posisi teratas. Selain itu, terdapat lima perusahaan keuangan lainnya. Dari 10 perusahaan itu (keuangan dan non keuangan), enam perusahaan adalah milik pemerintah, termasuk Bank BRI. Menurut Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basir, kunci utama keberhasilan Bank BRI adalah pihaknya fokus pada pangsa pasar utama (segment) yakni pemberdayaan ekonomi rakyat yakni usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kuncinya kita fokus dari sisi pasar,” ujar Sofyan. Bank BRI juga fokus pada perluasan dan penguatan jaringan dan akses pelayanan kepada nasabah. “Kalau Anda lihat sekarang nasabah kami itu dimanjakan, sebab BRI berada dimana-mana. Jadi,kita memberikan melebihi dari harapan nasabah kami. Saya kira kalau kinerja kami semacam ini, ini juga merupakan reward yang diberikan nasabah bagi BRI,” pungkas Sofyan. Dikatakan Sofyan, menguatnya pasar UMKM ini tidak lepas dari membaiknya perekonomian rakyat sejalan dengan upaya pemerintah dan berbagai pihak mendorong pertumbuhan ekonomi. “Jadi, ekonomi kita memang tumbuh dengan baik sehingga pasar UMKM juga menguat dan kami memang sudah kuat di sana,” papar Sofyan. Peran Pegawai BRI Sofyan juga berterima kasih kepada segenap pegawai Bank BRI yang telah melayani rakyat Indonesia sebaik-baiknya sehingga nasabah mempercayakan likuiditasnya dikelola oleh BRI. “Ada sebuah transformasi besar-besaran akan budaya kerja dan pelayanan sumber daya manusia (SDM) yang baik di BRI. Sebagai Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebuah tantangan bahwa kami tidak boleh kalah dari swasta dalam hal SDM,” pungkas Sofyan. Dalam hal profitabilitas, selain unggul atas BUMN lainnya, Bank BRI mengalahkan bank- bank Singapura yang beroperasi di Indonesia dengan keuntungan sebesar US$ 1,7 miliar meski dari sisi aset di posisi ke-2 di industri perbankan. Profit tersebut juga sudah setara dengan laba bank-bank besar kelas dunia yang rata-rata �hampir US $ 2 miliar. Bukan kali ini Bank BRI memperoleh penghargaan serupa. Pada 2009 lalu, Bank BRI juga mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 50 Perusahaan Terhebat Asia juga dari Forbes (Asian Fabulous 50). Bank BRI merupakan satu-satunya perusahaan yang mewakili Indonesia bahkan mengalahkan sejumlah perusahaan kakap Asia lainnya. Saat ini Bank BRI tercatat sebagai bank yang membukukan laba terbesar sejak 2005. Dari sisi jaringan Bank BRI merupakan pemilik jaringan tersebar, terbesar dan terluas di Indonesia. Kuat di sektor UMKM, Bank BRI telah ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi laboratorium studi keuangan mikro dunia dan penyalur kredit usaha rakyat (KUR) terbesar. Meski demikian peranan Bank BRI dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian nasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Itu terlihat dari meningkatnya ekspansi Bank BRI untuk pembiayaan pembangunan dan infrastruktur yang dijamin pemerintah.

Ya Ampun, 23 BUMN Rugi Rp3,2 Triliun

Kementerian BUMN mencatat sebanyak 23 perusahaan milik negara menderita kerugian senilai Rp3,2 triliun, dari total laba seluruh BUMN sebesar Rp123,93 triliun. "Meskipun mampu mencetak laba hingga Rp123,93 triliun, namun masih terdapat sebanyak 23 perusahaan yang masih rugi," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat, di sela Paparan Kinerja BUMN Tahun 2011, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/4). Menurut Wahyu, dari 23 BUMN yang merugi tersebut sebanyak 15 perusahaan di antaranya merupakan hasil laporan keuangan unaudited (belum audit), tiga audit tahun buku 2012, selebihnya berdasarkan audit tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data, rugi terbesar tahun 2011 dialami PT Pal Indonesia yang mencapai Rp1,323 triliun, disusul PT Merpati Nusantara Airlines sebesar Rp778,649 miliar. Selanjutnya, PT Dirgantara Indonesia Rp356,527 miliar, PT PT Danareksa Rp287,37 miliar, PT Bahana PUI Rp143,977 miliar, PT Perkebunan Nusantara XIV Rp113,84 miliar. Adapun rugi terkecil yaitu PT Inhutani III sebesar Rp58 juta, PT Industri Kapal Indonesia (Laporan Keuangan Audited 2010) rugi sebesar Rp805 juta, dan PT PDIP Batam sebsear Rp1,3 miliar. Wahyu menjelaskan, Kementerian BUMN tidak bisa memaksakan seluruh BUMN harus mencatat untung karena proses di tiap-tiap perusahaan tentu berbeda. "Meski cita- cita Kementerian adalah seluruh BUMN mampu meraih kinerja keuangan yang maksimal namun banyak hal yang harus dilakukan seperti PT Kertas Leces," ujarnya. Meski demikian ia menambahkan, pencapaian laba BUMN tersebut masih bisa berubah karena belum seluruhnya menyelesaikan laporan keuangan. Secara keseluruhan total laba 140 BUMN pada 2011 mencapai Rp123,935 triliun, ditargetkan naik 17,45 persen menjadi Rp145,564 triliun pada 2012. "Pertumbuhan laba 2012 akan didorong membaiknya perekonomian nasional, dan program efisiensi di masing-masing BUMN yang diselaraskan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex)," kata Wahyu.

Pembatasan BBM, Langkah Awal

Mudah-mudahan kali ini pemerintah lebih serius dan tidak lagi ragu membatasi BBM bersubsidi. Penurunan harga minyak mentah sepekan terakhir kemungkinan berlanjut hingga akhir tahun. Tahun ini, ratarata Indonesia crude price (ICP), harga minyak mentah Indonesia, kemungkinan di bawah US$ 105 per barel, harga yang menjadi asumsi APBNP 2012. Jika itu terjadi, APBN tahun ini cukup aman.

Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan pemerintah pada masa akan datang. Siapa pun presiden RI, menaikkan harga BBM dan konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan. Pemerintah juga harus lebih giat dan kreatif dalam mencari energi alternatif. Indonesia kini sudah menjadi net oil importer.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah lewat PT Pertamina terus mengimpor minyak mentah dan BBM. Dengan tingkat harga yang relatif rendah akibat besarnya subsidi, konsumsi BBM terus membengkak Defisit energi minyak tahun 2011 sebesar US$ 12,15 miliar dan bakal mencapai US$ 20,67 miliar pada 2012. Ekspor minyak mentah dan produk minyak Indonesia tahun 2011 hanya US$ 18,61 miliar, sedangkan impor pada tahun yang sama mencapai US$ 39,28 miliar. Dengan cadangan minyak mentah sudah menipis, konsumsi BBM bersubsidi perlu dibatasi sebagai langkah melepas ketergantungan terhadap BBM.

Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari 38,2 juta kiloliter pada 2010 menjadi 41,7 juta kiloliter pada 2011. Jika tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 43 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat mematok konsumsi BBM bersubsidi tahun ini 40 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi mendorong subsidi BBM yang pada APBN-P 2012 dipatok maksimal Rp 137,4 triliun.

Salah satu cara efektif untuk mengerem konsumsi BBM adalah harga. Jika harga tinggi atau tidak jauh dari harga pasar, konsumsi BBM per individu akan menurun. Orang akan berpikir seribu kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, pergerakan harus dibatasi. Harga BBM yang murah memicu konsumsi yang tidak terkontrol.

Salah satu kelemahan subsidi BBM selama ini, yang selalu mendapat kritik tajam dari para pengamat adalah penikmatnya yang justru lebih banyak dari kalangan menengah atas. Itulah kelemahan subsidi harga, bukan subsidi langsung kepada rakyat tidak mampu. Menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat tidak mampu adalah solusi tepat.

Tapi, bantuan kepada rakyat miskin bukanlah berupa uang tunai seperti 2005-2006, dan 2008. Bantuan langsung tunai (BLT) pada dua periode itu sama sekali tidak menaikkan kesejahteraan rakyat miskin dan hampir miskin, selain tidak sesuai sasaran. Setelah menerima uang tunai dan membelanjakannya, mereka kembali miskin. Karena mereka diberikan ikan, bukan kail dan tidak diajari cara menggunakan kail dengan baik, mereka tetap berkubang dalam kemiskinan.

BLT bahkan menjadi ajang mencari dukungan politik. Mereka yang tidak berhak pun memperoleh BLT asalkan dekat dengan pejabat desa dan kecamatan. BLT terbukti menjadi bahan kampanye daya tarik paling manjur bagi incumbent dan partai berkuasa. Tidak ada satu kandidat pun yang mampu membelanjakan dana di atas Rp 15 triliun untuk rakyat miskin dan hampir miskin saat kampanye.

Subsidi BBM juga membuka peluang penyelundupan. Sebagai negeri kepulauan dengan wilayah laut yang luas, disparitas harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga memicu penyelundupan di lepas pantai. Aparat keamanan RI yang terbatas dalam jumlah dan peralatan sulit mencegah pergerakan kapal ikan asing. Para nelayan asing dengan kapal dan peralatan yang canggih dengan leluasa mencuri ikan dan membeli BBM bersubsidi Indonesia.

Walau menaikkan harga adalah opsi terbaik, saat ini kita tidak perlu membuang energi untuk mendorong kenaikan harga BBM. Jauh lebih konstruktif kita mendukung pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan melakukan konversi BBM ke BBG, terutama untuk transportasi. Rapat paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 sudah memutuskan untuk menyerahkan kepada pemerintah wewenang menaikkan dan menurunkan harga BBM dengan syarat. Jika rata-rata harga minyak mentah setahun terakhir 15% di atas atau di bawah US$ 105 per barel, harga patokan APBN-P 2012, pemerintah dipersilakan menaikkan atau menurunkan harga BBM.

Pembatasan yang terlalu ekstrem memang tidak adil bagi masyarakat menengah karena angkutan umum massal di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia masih sangat terbatas di samping tidak aman dan nyaman. Sungguh pun demikian, dalam keterbatasan ini, pemerintah bisa mulai mengambil langkah sistematis membatasi penggunaan premium dan solar bersubsidi.

Pertama, mendata dengan akurat rakyat pengguna kendaraan pribadi yang layak mendapat subsidi. Kedua, mereka yang pantas disubsidi diberikan kartu subsidi BBM. Mereka mengisi BBM di SPBU dengan kartu itu. Ketiga, besarnya subsidi BBM per bulan— yang diukur dengan jumlah liter premium atau solar yang dipakai dikalikan harga subsidi— tertera dalam kartu. Yang disubsidi hanyalah penggunaan BBM untuk perjalanan sangat penting, yakni pergi-pulang tempat kerja, ke sekolah anak, pasar, serta sejumlah tempat dan acara penting. Cara ini merangsang kaum tidak mampu yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berhemat. Seperti kartu e-toll, jika jatah subsidi BBM sudah habis, premium atau solar di SPBU tidak bisa lagi mengucur ke tangki pemegang kartu.

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanyalah langkah awal untuk menapak pada solusi yang lebih strategis dan penting. Solusi lain adalah konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan industri. Masalah gas dari hulu hingga hilir harus segera dibereskan. Di hulu, pemerintah perlu memberikan rangsangan kepada perusahaan untuk menemukan sumur gas baru. Gas yang dihasilkan harus diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri, baik untuk transportasi, industri, maupun rumah tangga.

Di level antara, pemerintah perlu mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun pipa gas di sentra konsumsi dan berbagai infrastruktur penunjang. Sedangkan di hilir, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas harus lebih didorong dengan berbagai insentif.

Kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, harus memiliki fasilitas untuk pengisian BBG. Tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan untuk tidak menggunakan BBG karena alasan tidak ada fasilitas. Semua kendaraan umum wajib menggunakan BBG. Bersamaan dengan itu, pemerintah lebih serius membangun sistem dan infrastruktur transportasi. Angkutan umum tidak saja berbasis bus, melainkan juga monorel, mass rapit transit (MRT), dan kereta api biasa.

Ini semua hanya mungkin terlaksana jika pemerintah memiliki kebijakan energi nasional dan kebijakan transportasi umum yang baik. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kita dukung penuh, tapi itu hanya langkah awal

Ibnu Syahreza