Indomedia News menampilkan berbagai berita di Indonesia maupun dunia yang aktual,objektive,menarik dan faktual
Tampilkan postingan dengan label Kenaikan harga BBM bersubsidi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kenaikan harga BBM bersubsidi. Tampilkan semua postingan
Jumat, 27 April 2012
Wujudkan Mimpi Almarhum Pertamina Siap Lahirkan 'Premix'
PT Pertamina
(Persero) siap merealisasikan
produk bensin baru campuran
antara Premium dan Pertamax
untuk membantu pemerintah
mengurangi konsumsi BBM
bersubsidi.
"Kami (Pertamina) akan
memunculkan produk-produk
baru misalnya campuran antara
Premium dan Pertamax dengan
harga berada ditengah-tengah
kedua produk BBM tersebut," kata
Direktur Marketing & Trading
Pertamina, Hanung Budya
Yuktyanta, di Jakarta, Jumat
(27/4/2012).
Seperti diketahui, produk
campuran antara Premium dan
Pertamax pernah diusulkan Alm
Widjajono Partowidagdo (Wakil
Menteri Energi Sumber Daya
Mineral) yakni Premix dengan Ron
90 dan diusulkan harganya Rp
7.250 per liter.
Dikatakan Hanung, tujuan akan
dikeluarkannya produk-produk
tersebut bertujuan untuk
membantu pemerintah
mengurangi konsumsi BBM
bersubsidi yang saat ini
membebani negara.
"Tujuannya untuk kurangi
konsumsi kuota BBM bersubsidi,"
ujarnya.
Namun, produk-produk tersebut
masih terus dikaji Pertamina. "Tapi
usulan produk-produk tersebut
masih dikaji, yang jelas ide produk
tersebut sudah ada dimeja Direksi
Pertamina, kemungkinan dua bulan
kedepan sudah ada produk baru
yang diluncurkan," tandas Hanung.
JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) mengimbau kepada
pengusaha SPBU untuk
merelakan SPBU-nya diganti
dengan SPBU khusus Bahan
Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Hal tersebut, diungkapkan agar
pemerintah tidak terlalu banyak
membangun SPBU nonsubsidi.
"Dari segi jumlah SPBU, kita akan
memaksimalkan SPBU yang ada
pertamax. Jadi kita juga dorong
pengusaha SPBU yang punya
SPBU lebih dari tiga agar salah
satunya diwakafkan ke SPBU
khusus pertamax," ungkap
Direktur Marketing dan Trading
Pertamina Hanung Budya
Yuktyanta saat peresmian SPBU di
Pondok Indah, Jakarta, Jumat
(27/4/2012).
Menurut Hanung, Pertamina akan
mendukung langkah SPBU yang
berpindah menjadi SPBU khusus
nonsubsidi. Hal ini, dijelaskan
Hanung, untuk menyelamatkan
APBN Indonesia yang terus
terbebani akibat tingginya harga
minyak dunia. "Marginnya nanti
kita akan perhitungkan, akan
dinaikkan mulai 1 Mei nanti," lanjut
dia.
Pertamina berjanji, akan
menaikkan margin keuntungan
penjualan pertamax dari Rp320
per liter menjadi Rp500 per liter.
Jika margin dari penjualan
pertamax ini dinaikkan, Hanung
yakin pengusaha SPBU tidak akan
segan berpindah ke SPBU khusus
pertamax.
"Margin premium Rp210 per liter,
pertamax Rp500 per liter, jadi
jualan pertamax seliter sama
dengan jualan premium dua liter
lebih, jadi bukan rugi, tetapi
menunda untung," tandas dia.
Salah satunya adalah di SPBU
Pondok Indah milik Pertamina
yang khusus menjual BBM
nonsubsidi. Tadinya, SPBU ini
menyediakan stok BBM
nonsubsidi sebesar 15 ribu liter
per hari. Ketika berpindah ke BBM
nonsubsidi, SPBU ini hanya
menyediakan 2.500 liter
pertamax, pertamax plus dan
pertamax dex per hari. (mrt)
Label:
BBM,
berita ekonomi,
berita pendidikan,
Breaking News,
ICP,
Indomedia News,
Indonesia Times,
Kenaikan harga BBM bersubsidi,
Okezone,
pembatasanBM BBM,
politik
Sabtu, 21 April 2012
Ide-Ide Sang Alm Wamen Nyentrik
Jakarta, Hari ini Wakil
Menteri ESDM Widjajono
Partowidagdo meninggal dunia
saat mendaki Gunung Tambora di
NTB. Selama menjabat, Widjajono
banyak mengeluarkan ide di sektor
migas. Apa saja?
Dari catatan detikFinance, Sabtu
(21/4/2012), setidaknya ada dua ide
besar yang sering didengungkan
Widjajono. Teranyar adalah soal
pemunculan bensin Premix Ron 90
untuk mengatasi banyaknya mobil
mewah yang menggunakan
premium karena harganya yang
sangat murah.
Guru Besar ITB berambut
gondrong ini yakin, jika Premix
dijual Rp 7.200 per liter, maka para
pengguna mobil mewah tak akan
menggunakan premium lagi.
"Kan, ada orang berpikir, mau
pakai BBM non subsidi tapi
harganya terlalu tinggi, tapi kalau
pakai BBM bersubsidi tidak tega
makan subsidinya terlalu besar.
Maka kenapa kita tidak memberikan
pilihan di tengahnya, yakni
campuran antara BBM bersubsidi
dan non subsidi, harganya di
tengah," kata Widjajono.
Dia yakin alternatif bahan bakar ini
akan diterima masyarakat. "Karena
selama ini kan sudah banyak orang
yang mencampur pertamax
dengan premium, biar bahan
bakarnya tidak terlalu jelek. Artinya
pasarnya kan ada, jadi kenapa
tidak," ujarnya.
Widjajono bilang, ide ini baru
sebatas pemikirannya dalam belum
ada tindak lanjut kepada Pertamina.
Tidak hanya itu, Widjajono juga
mempunyai ide soal pengalihan
atau konversi BBM ke BBG yang
sempat menuai kontroversi pula.
Namun Widjajono mengatakan,
Indonesia kaya akan gas sehingga
BBG akan lebih murah. Dia pun
mencontohkan masyarakat dengan
memasang converter kit BBG
untuk mobilnya sehingga bisa
memakai BBG.
"Kalau harga premium masih
murah Rp 4.500 per liter sulit buat
orang mau pindah ke BBG, nah
supaya jalan sebaiknya Premium/
BBM bersubsidi naik seperti
rencana awal Rp 6.000 per liter,"
jelasnya.
Ide-ide Widjajono ini tak jarang
dikritik oleh anggota DPR. Namun,
Anggota DPR Satya W. Yudha
mengatakan Widjajono adalah
sosok yang sangat jujur bersih dari
kepentingan yang ditempatkan di
kementerian yang sarat dengan
kepentingan.
"Kehadiran beliau menjadi sangat
penting dalam kebijakan energi
nasional kita. Pikiran-pikirannya
yang lurus dan sangat
berpengetahuan sangat dibutuhkan
bangsa. Fenomena Widjajono
sama dengan Mbah Surip. Orang
yang sangat genuine dan lagi
populer di saat dipanggil yang
maha kuasa," jelas Satya.
Selain itu, berikut daftar ide-ide
Widjajono yang pernah
disampaikan kepada
detikFinance:
Perlu peraturan bahwa
Pertamax wajib untuk
mobil pribadi 1.500 cc
ke atas.
Perlu peraturan bahwa
Premium hanya untuk
Angkutan Umum dan
Sepeda Motor.
Penghematan untuk
bensin sampai di atas
30% oleh HHO dengan
alat seharga Rp 800 ribu
ditemukan oleh Prof.
Djoko Sungkono dari
ITS.
Penghematan untuk
diesel dengan larutan
Penghemat BBM SF
Turbo 1 ditemukan oleh
Pak Faisal dari
Palembang. Ini bagus
untuk transportasi
umum dan truk,
termasuk truk batubara.
Penggunaan tabung
elpiji 3 kg untuk nelayan
melaut perlu
disebarluaskan.
Transportasi umum
mobil ditingkatkan
kuantitas maupun
kualitasnya supaya
masyarakat mau pindah
dari menggunakan
kendaraan pribadi pada
hari-hari kerja ke
transportasi umum dan
hanya menggunakan
pada akhir pekan.
Busway di Jakarta
memerlukan armada
yang jauh lebih banyak.
Pemakaian kereta api
ditingkatkan kuantitas
maupun kualitasnya baik
untuk dalam kota
maupun antar kota
termasuk untuk
angkutan barang dan
batubara.
Medco memberi
converter kit untuk CNG
(Compressed Natural
Gas) yang harga
keekonomian CNG-nya
Rp 4.100/liter setara
premium (kalau
disubsidi Rp 1.000 maka
harganya Rp 3.100)
untuk stafnya dan
menyediakan bus kantor
untuk pegawainya.
Kalau kebanyakan
perusahaan berperilaku
seperti Medco maka
Jakarta tidak macet.
Daerah luar Jawa
penghasil Migas bisa
beralih ke BBG lebih
cepat.
Perlunya penghematan
pemakaian listrik
dengan memakai lampu
dan peralatan hemat
energi dan
mematikannya apabila
tidak diperlukan.
Memaksimalkan
pemanfaatan batubara,
panas bumi, air,
bioenergi untuk listrik
dengan diatasi kendala-
kendalanya. Harap
diingat bahwa biaya
listrik dari batubara,
panasbumi dan air hanya
seperempat biaya listrik
dari BBM.
Memaksimalkan
pemanfaatan energi
surya, angin, arus laut,
mikro hidro untuk
daerah-daerah terpencil
terutama Indonesia
Bagian Timur.
Akan lebih banyak uang
yang dihemat apabila
kita bisa meminimalkan
KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme),
mengoptimalkan
penerimaan pemerintah
dan mengefisienkan
pengeluaran
pemerintah.
Senin, 16 April 2012
Pembatasan BBM, Langkah Awal
Mudah-mudahan kali ini pemerintah lebih serius dan tidak lagi ragu
membatasi BBM bersubsidi. Penurunan harga minyak mentah sepekan terakhir
kemungkinan berlanjut hingga akhir tahun. Tahun ini, ratarata Indonesia crude price (ICP),
harga minyak mentah Indonesia, kemungkinan di bawah US$ 105 per barel,
harga yang menjadi asumsi APBNP 2012. Jika itu terjadi, APBN tahun ini
cukup aman.
Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan pemerintah pada masa akan datang. Siapa pun presiden RI, menaikkan harga BBM dan konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan. Pemerintah juga harus lebih giat dan kreatif dalam mencari energi alternatif. Indonesia kini sudah menjadi net oil importer.
Untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah lewat PT Pertamina terus mengimpor minyak mentah dan BBM. Dengan tingkat harga yang relatif rendah akibat besarnya subsidi, konsumsi BBM terus membengkak Defisit energi minyak tahun 2011 sebesar US$ 12,15 miliar dan bakal mencapai US$ 20,67 miliar pada 2012. Ekspor minyak mentah dan produk minyak Indonesia tahun 2011 hanya US$ 18,61 miliar, sedangkan impor pada tahun yang sama mencapai US$ 39,28 miliar. Dengan cadangan minyak mentah sudah menipis, konsumsi BBM bersubsidi perlu dibatasi sebagai langkah melepas ketergantungan terhadap BBM.
Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari 38,2 juta kiloliter pada 2010 menjadi 41,7 juta kiloliter pada 2011. Jika tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 43 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat mematok konsumsi BBM bersubsidi tahun ini 40 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi mendorong subsidi BBM yang pada APBN-P 2012 dipatok maksimal Rp 137,4 triliun.
Salah satu cara efektif untuk mengerem konsumsi BBM adalah harga. Jika harga tinggi atau tidak jauh dari harga pasar, konsumsi BBM per individu akan menurun. Orang akan berpikir seribu kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, pergerakan harus dibatasi. Harga BBM yang murah memicu konsumsi yang tidak terkontrol.
Salah satu kelemahan subsidi BBM selama ini, yang selalu mendapat kritik tajam dari para pengamat adalah penikmatnya yang justru lebih banyak dari kalangan menengah atas. Itulah kelemahan subsidi harga, bukan subsidi langsung kepada rakyat tidak mampu. Menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat tidak mampu adalah solusi tepat.
Tapi, bantuan kepada rakyat miskin bukanlah berupa uang tunai seperti 2005-2006, dan 2008. Bantuan langsung tunai (BLT) pada dua periode itu sama sekali tidak menaikkan kesejahteraan rakyat miskin dan hampir miskin, selain tidak sesuai sasaran. Setelah menerima uang tunai dan membelanjakannya, mereka kembali miskin. Karena mereka diberikan ikan, bukan kail dan tidak diajari cara menggunakan kail dengan baik, mereka tetap berkubang dalam kemiskinan.
BLT bahkan menjadi ajang mencari dukungan politik. Mereka yang tidak berhak pun memperoleh BLT asalkan dekat dengan pejabat desa dan kecamatan. BLT terbukti menjadi bahan kampanye daya tarik paling manjur bagi incumbent dan partai berkuasa. Tidak ada satu kandidat pun yang mampu membelanjakan dana di atas Rp 15 triliun untuk rakyat miskin dan hampir miskin saat kampanye.
Subsidi BBM juga membuka peluang penyelundupan. Sebagai negeri kepulauan dengan wilayah laut yang luas, disparitas harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga memicu penyelundupan di lepas pantai. Aparat keamanan RI yang terbatas dalam jumlah dan peralatan sulit mencegah pergerakan kapal ikan asing. Para nelayan asing dengan kapal dan peralatan yang canggih dengan leluasa mencuri ikan dan membeli BBM bersubsidi Indonesia.
Walau menaikkan harga adalah opsi terbaik, saat ini kita tidak perlu membuang energi untuk mendorong kenaikan harga BBM. Jauh lebih konstruktif kita mendukung pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan melakukan konversi BBM ke BBG, terutama untuk transportasi. Rapat paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 sudah memutuskan untuk menyerahkan kepada pemerintah wewenang menaikkan dan menurunkan harga BBM dengan syarat. Jika rata-rata harga minyak mentah setahun terakhir 15% di atas atau di bawah US$ 105 per barel, harga patokan APBN-P 2012, pemerintah dipersilakan menaikkan atau menurunkan harga BBM.
Pembatasan yang terlalu ekstrem memang tidak adil bagi masyarakat menengah karena angkutan umum massal di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia masih sangat terbatas di samping tidak aman dan nyaman. Sungguh pun demikian, dalam keterbatasan ini, pemerintah bisa mulai mengambil langkah sistematis membatasi penggunaan premium dan solar bersubsidi.
Pertama, mendata dengan akurat rakyat pengguna kendaraan pribadi yang layak mendapat subsidi. Kedua, mereka yang pantas disubsidi diberikan kartu subsidi BBM. Mereka mengisi BBM di SPBU dengan kartu itu. Ketiga, besarnya subsidi BBM per bulan— yang diukur dengan jumlah liter premium atau solar yang dipakai dikalikan harga subsidi— tertera dalam kartu. Yang disubsidi hanyalah penggunaan BBM untuk perjalanan sangat penting, yakni pergi-pulang tempat kerja, ke sekolah anak, pasar, serta sejumlah tempat dan acara penting. Cara ini merangsang kaum tidak mampu yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berhemat. Seperti kartu e-toll, jika jatah subsidi BBM sudah habis, premium atau solar di SPBU tidak bisa lagi mengucur ke tangki pemegang kartu.
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanyalah langkah awal untuk menapak pada solusi yang lebih strategis dan penting. Solusi lain adalah konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan industri. Masalah gas dari hulu hingga hilir harus segera dibereskan. Di hulu, pemerintah perlu memberikan rangsangan kepada perusahaan untuk menemukan sumur gas baru. Gas yang dihasilkan harus diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri, baik untuk transportasi, industri, maupun rumah tangga.
Di level antara, pemerintah perlu mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun pipa gas di sentra konsumsi dan berbagai infrastruktur penunjang. Sedangkan di hilir, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas harus lebih didorong dengan berbagai insentif.
Kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, harus memiliki fasilitas untuk pengisian BBG. Tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan untuk tidak menggunakan BBG karena alasan tidak ada fasilitas. Semua kendaraan umum wajib menggunakan BBG. Bersamaan dengan itu, pemerintah lebih serius membangun sistem dan infrastruktur transportasi. Angkutan umum tidak saja berbasis bus, melainkan juga monorel, mass rapit transit (MRT), dan kereta api biasa.
Ini semua hanya mungkin terlaksana jika pemerintah memiliki kebijakan energi nasional dan kebijakan transportasi umum yang baik. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kita dukung penuh, tapi itu hanya langkah awal
Ibnu Syahreza
Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan pemerintah pada masa akan datang. Siapa pun presiden RI, menaikkan harga BBM dan konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan. Pemerintah juga harus lebih giat dan kreatif dalam mencari energi alternatif. Indonesia kini sudah menjadi net oil importer.
Untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah lewat PT Pertamina terus mengimpor minyak mentah dan BBM. Dengan tingkat harga yang relatif rendah akibat besarnya subsidi, konsumsi BBM terus membengkak Defisit energi minyak tahun 2011 sebesar US$ 12,15 miliar dan bakal mencapai US$ 20,67 miliar pada 2012. Ekspor minyak mentah dan produk minyak Indonesia tahun 2011 hanya US$ 18,61 miliar, sedangkan impor pada tahun yang sama mencapai US$ 39,28 miliar. Dengan cadangan minyak mentah sudah menipis, konsumsi BBM bersubsidi perlu dibatasi sebagai langkah melepas ketergantungan terhadap BBM.
Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari 38,2 juta kiloliter pada 2010 menjadi 41,7 juta kiloliter pada 2011. Jika tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 43 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat mematok konsumsi BBM bersubsidi tahun ini 40 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi mendorong subsidi BBM yang pada APBN-P 2012 dipatok maksimal Rp 137,4 triliun.
Salah satu cara efektif untuk mengerem konsumsi BBM adalah harga. Jika harga tinggi atau tidak jauh dari harga pasar, konsumsi BBM per individu akan menurun. Orang akan berpikir seribu kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, pergerakan harus dibatasi. Harga BBM yang murah memicu konsumsi yang tidak terkontrol.
Salah satu kelemahan subsidi BBM selama ini, yang selalu mendapat kritik tajam dari para pengamat adalah penikmatnya yang justru lebih banyak dari kalangan menengah atas. Itulah kelemahan subsidi harga, bukan subsidi langsung kepada rakyat tidak mampu. Menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat tidak mampu adalah solusi tepat.
Tapi, bantuan kepada rakyat miskin bukanlah berupa uang tunai seperti 2005-2006, dan 2008. Bantuan langsung tunai (BLT) pada dua periode itu sama sekali tidak menaikkan kesejahteraan rakyat miskin dan hampir miskin, selain tidak sesuai sasaran. Setelah menerima uang tunai dan membelanjakannya, mereka kembali miskin. Karena mereka diberikan ikan, bukan kail dan tidak diajari cara menggunakan kail dengan baik, mereka tetap berkubang dalam kemiskinan.
BLT bahkan menjadi ajang mencari dukungan politik. Mereka yang tidak berhak pun memperoleh BLT asalkan dekat dengan pejabat desa dan kecamatan. BLT terbukti menjadi bahan kampanye daya tarik paling manjur bagi incumbent dan partai berkuasa. Tidak ada satu kandidat pun yang mampu membelanjakan dana di atas Rp 15 triliun untuk rakyat miskin dan hampir miskin saat kampanye.
Subsidi BBM juga membuka peluang penyelundupan. Sebagai negeri kepulauan dengan wilayah laut yang luas, disparitas harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga memicu penyelundupan di lepas pantai. Aparat keamanan RI yang terbatas dalam jumlah dan peralatan sulit mencegah pergerakan kapal ikan asing. Para nelayan asing dengan kapal dan peralatan yang canggih dengan leluasa mencuri ikan dan membeli BBM bersubsidi Indonesia.
Walau menaikkan harga adalah opsi terbaik, saat ini kita tidak perlu membuang energi untuk mendorong kenaikan harga BBM. Jauh lebih konstruktif kita mendukung pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan melakukan konversi BBM ke BBG, terutama untuk transportasi. Rapat paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 sudah memutuskan untuk menyerahkan kepada pemerintah wewenang menaikkan dan menurunkan harga BBM dengan syarat. Jika rata-rata harga minyak mentah setahun terakhir 15% di atas atau di bawah US$ 105 per barel, harga patokan APBN-P 2012, pemerintah dipersilakan menaikkan atau menurunkan harga BBM.
Pembatasan yang terlalu ekstrem memang tidak adil bagi masyarakat menengah karena angkutan umum massal di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia masih sangat terbatas di samping tidak aman dan nyaman. Sungguh pun demikian, dalam keterbatasan ini, pemerintah bisa mulai mengambil langkah sistematis membatasi penggunaan premium dan solar bersubsidi.
Pertama, mendata dengan akurat rakyat pengguna kendaraan pribadi yang layak mendapat subsidi. Kedua, mereka yang pantas disubsidi diberikan kartu subsidi BBM. Mereka mengisi BBM di SPBU dengan kartu itu. Ketiga, besarnya subsidi BBM per bulan— yang diukur dengan jumlah liter premium atau solar yang dipakai dikalikan harga subsidi— tertera dalam kartu. Yang disubsidi hanyalah penggunaan BBM untuk perjalanan sangat penting, yakni pergi-pulang tempat kerja, ke sekolah anak, pasar, serta sejumlah tempat dan acara penting. Cara ini merangsang kaum tidak mampu yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berhemat. Seperti kartu e-toll, jika jatah subsidi BBM sudah habis, premium atau solar di SPBU tidak bisa lagi mengucur ke tangki pemegang kartu.
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanyalah langkah awal untuk menapak pada solusi yang lebih strategis dan penting. Solusi lain adalah konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan industri. Masalah gas dari hulu hingga hilir harus segera dibereskan. Di hulu, pemerintah perlu memberikan rangsangan kepada perusahaan untuk menemukan sumur gas baru. Gas yang dihasilkan harus diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri, baik untuk transportasi, industri, maupun rumah tangga.
Di level antara, pemerintah perlu mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun pipa gas di sentra konsumsi dan berbagai infrastruktur penunjang. Sedangkan di hilir, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas harus lebih didorong dengan berbagai insentif.
Kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, harus memiliki fasilitas untuk pengisian BBG. Tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan untuk tidak menggunakan BBG karena alasan tidak ada fasilitas. Semua kendaraan umum wajib menggunakan BBG. Bersamaan dengan itu, pemerintah lebih serius membangun sistem dan infrastruktur transportasi. Angkutan umum tidak saja berbasis bus, melainkan juga monorel, mass rapit transit (MRT), dan kereta api biasa.
Ini semua hanya mungkin terlaksana jika pemerintah memiliki kebijakan energi nasional dan kebijakan transportasi umum yang baik. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kita dukung penuh, tapi itu hanya langkah awal
Ibnu Syahreza
Label:
BBM,
berita ekonomi,
ekonomi,
ICP,
Indo Media News,
Indonesia,
Indonesia Times,
Kenaikan harga BBM bersubsidi,
News,
okezone.com,
pembatasanBM BBM,
Pertamax
Langganan:
Postingan (Atom)
