Indomedia News menampilkan berbagai berita di Indonesia maupun dunia yang aktual,objektive,menarik dan faktual
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Jumat, 27 April 2012
Forbes: Kuncinya Hanya Profitable dan 'Melayani'
Jakarta - PT Bank
Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
dinobatkan sebagai
perusahaan nasional
yang paling
profitable oleh
Forbes Internasional.
Dari 10 perusahaan
Indonesia yang
masuk ke dalam
2.000 perusahaan
paling untung di
dunia, Bank BRI di
posisi teratas. Selain
itu, terdapat lima
perusahaan
keuangan lainnya.
Dari 10 perusahaan
itu (keuangan dan
non keuangan),
enam perusahaan
adalah milik
pemerintah,
termasuk Bank BRI.
Menurut Direktur
Utama Bank BRI
Sofyan Basir, kunci
utama keberhasilan
Bank BRI adalah
pihaknya fokus pada
pangsa pasar utama
(segment) yakni
pemberdayaan
ekonomi rakyat yakni
usaha mikro, kecil,
dan menengah
(UMKM). “Kuncinya
kita fokus dari sisi
pasar,” ujar Sofyan.
Bank BRI juga fokus
pada perluasan dan
penguatan jaringan
dan akses pelayanan
kepada nasabah.
“Kalau Anda lihat
sekarang nasabah
kami itu dimanjakan,
sebab BRI berada
dimana-mana.
Jadi,kita memberikan
melebihi dari
harapan nasabah
kami. Saya kira kalau
kinerja kami
semacam ini, ini juga
merupakan reward
yang diberikan
nasabah bagi BRI,”
pungkas Sofyan.
Dikatakan Sofyan,
menguatnya pasar
UMKM ini tidak lepas
dari membaiknya
perekonomian rakyat
sejalan dengan upaya
pemerintah dan
berbagai pihak
mendorong
pertumbuhan
ekonomi. “Jadi,
ekonomi kita
memang tumbuh
dengan baik sehingga
pasar UMKM juga
menguat dan kami
memang sudah kuat
di sana,” papar
Sofyan.
Peran Pegawai BRI
Sofyan juga
berterima kasih
kepada segenap
pegawai Bank BRI
yang telah melayani
rakyat Indonesia
sebaik-baiknya
sehingga nasabah
mempercayakan
likuiditasnya dikelola
oleh BRI. “Ada
sebuah transformasi
besar-besaran akan
budaya kerja dan
pelayanan sumber
daya manusia (SDM)
yang baik di BRI.
Sebagai Badan Usaha
Milik Negara ini
adalah sebuah
tantangan bahwa
kami tidak boleh
kalah dari swasta
dalam hal SDM,”
pungkas Sofyan.
Dalam hal
profitabilitas, selain
unggul atas BUMN
lainnya, Bank BRI
mengalahkan bank-
bank Singapura yang
beroperasi di
Indonesia dengan
keuntungan sebesar
US$ 1,7 miliar meski
dari sisi aset di posisi
ke-2 di industri
perbankan.
Profit tersebut juga
sudah setara dengan
laba bank-bank besar
kelas dunia yang
rata-rata �hampir US
$ 2 miliar. Bukan kali
ini Bank BRI
memperoleh
penghargaan serupa.
Pada 2009 lalu, Bank
BRI juga mendapat
penghargaan sebagai
salah satu dari 50
Perusahaan Terhebat
Asia juga dari Forbes
(Asian Fabulous 50).
Bank BRI merupakan
satu-satunya
perusahaan yang
mewakili Indonesia
bahkan mengalahkan
sejumlah perusahaan
kakap Asia lainnya.
Saat ini Bank BRI
tercatat sebagai
bank yang
membukukan laba
terbesar sejak 2005.
Dari sisi jaringan
Bank BRI merupakan
pemilik jaringan
tersebar, terbesar
dan terluas di
Indonesia. Kuat di
sektor UMKM, Bank
BRI telah ditunjuk
oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa
menjadi laboratorium
studi keuangan mikro
dunia dan penyalur
kredit usaha rakyat
(KUR) terbesar.
Meski demikian
peranan Bank BRI
dalam pembangunan
infrastruktur dan
perekonomian
nasional tidak dapat
diabaikan begitu
saja. Itu terlihat dari
meningkatnya
ekspansi Bank BRI
untuk pembiayaan
pembangunan dan
infrastruktur yang
dijamin pemerintah.
Politisi PDIP: 'SBY' bermental 'Calo'
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR,
Ribka Tjiptaning, menilai
pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono memiliki mental calo
menyusul masih banyaknya
kasus penyiksaan terhadap
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Kalau mentalnya pimpinan
negara masih mental calo ya
masih begini. Yang penting fee
nya aja, tapi waktu rakyatnya
susah di luar negeri tidak diusut.
Perlindungannya tidak serius akan
begini terus," tuturnya saat
ditemui wartawan di DPR, Jakarta,
Jumat (27/04/2012).
Menurut Ribka, Presiden harus
turun tangan langsung dalam
menyikapi hal ini. Presiden harus
bersikap tegas untuk mengusut
kasus tersebut. Bukan hanya
mengirimkan para menterinya.
"Ini keberanian SBY sajalah
selesaikan ini melindungi warga
negara sebagai pimpinan negeri.
Kalau cuma menteri sudah gak
ada apa-apa lagi sampai dengan
timsus kesana dicuekin,"
imbuhnya.
Lebih lanjut politisi PDIP ini
menyarankan agar pemerintah
menarik seluruh TKI yang berada
di Malaysia. Hal ini dianggap
sebagai salah satu bentuk protes
terhadap Negeri Jiran tersebut.
"Memang dia harus berani, harus
revolusioner untuk Malaysia. Tarik
semua TKI disana. Kalau
pemerintah bentuk satgas udah
kebanyakan satgas. Udahlah
satgas partai aja deh,"
sambungnya.
Pada kesempatan tersebut, Ribka
menyatakan banyaknya
pengiriman TKI ke luar negeri dan
ditolaknya pengajuan moratorium
adalah salah satu bukti bahwa
pemerintah tidak mampu
menyediakan lapangan kerja bagi
warga negaranya.
"Ini bentuk kegagalan pemerintah
menyediakan lapangan kerja bagi
warga negara. Karena tidak ada
satu orang pun yang mau
berpisah dengan keluarganya cari
nafkah di luar negeri," terangnya.
Senin, 23 April 2012
Siswa SD Penusuk Temannya di Depok Dituntut 1 Tahun Penjara
Depok - MAN (13),
siswa kelas VI SDN
Cinere 1 yang
menusuk temannya,
dituntut 1 tahun
penjara dan denda
Rp 10 juta. Melalui
kuasa hukumnya,
terdakwa akan
mengajukan
pembelaan dan
berharap tidak
dihukum penjara.
Sidang yang dipimpin
hakim Wahyu Widya
Ningsih itu digelar di
Pengadilan Negeri
Kota Depok, Senin
(23/4/2012). Jaksa Fifi
Wignyrini menilai
terdakwa terbukti
melakukan
penganiayaan,
sehingga harus
dihukum.
Kuasa hukum
terdakwa, Ahmad
Sumardjoko mengaku
akan menyusun
pembelaan. Dia
berharap hakim tidak
memberikann vonis
penjara kepada
MAN.
"Kami akan
menyusun
pembelaan supaya
terdakwa, meski
bersalah, tidak
divonis hukuman
penjara. Kami
berharap ia
diserahkan kepada
negara dan dibina di
panti sosial. Kami
telah menjalin
komunikasi dengan
Panti Sosial Marsudi
Putra Handayani di
Cipayung Jakarta
Timur," paparnya.
Terdakwa menusuk
temannya, SM,
dengan 8 tusukan
pada 17 Maret 2012
dengan pisau dapur.
SM sempat kritis
sekitar 2 bulan di
RSUD Fatmawati,
Pondok Labu, Jakarta
Selatan. MAN nekat
menusuk SM yang
menagih ponsel ayah
SM yang sempat
diambil MAN
beberapa hari
sebelum peristiwa
penusukan tersebut.
"Insya Allah, sidang
dapat berlansung
cepat. Lebih cepat
lebih baik, mengingat
jadwal Ujian Nasional
SD yang akan
berlangsung pada
bulan Mei nanti,"
ujar Sumardjoko.
Brimob Bentrok dengan TNI, 4 Terluka Tembak
JAKARTA- Pasukan Brimob dan
TNI terlibat bentrok dan baku
tembak di Kabupaten Limboto,
Gorontalo. Akibatnya, empat
orang mengalami luka tembak
dan dua orang luka akibat
lemparan batu.
Kepala Biro Penerangan
Masyarakat (Karopenmas) Mabes
Polri, Brigjen M Taufik
mengatakan, kejadian ini bermula
saat pasukan Brimob berpatroli
dengan menggunakan truk
melintasi depan Kantor Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Limboto
dilempari batu oleh orang yang
tak dikenal pada pukul 23.00
Wita . Akibat lemparan batu itu,
dua polisi mengalami luka-luka di
bagian kepala.
Mendapat perlakuan tersebut,
polisi kemudian melalukan razia
dan diketahui yang melakukan
pelemparan ternyata anggota TNI.
Selanjutnya, pada Minggu
dinihari, anggota Brimob
melakukan penangkapan terhadap
anggota TNI tersebut.
Tak senang rekannya ditangkap,
anggota TNI yang lain melakukan
penyerangan kepada anggota
Brimob. Alhasil, bentrokan tak
terelakan. Anggota Brimob
melepaskan tembakan ke udara
guna melerai pertikaian. Namun,
tembakan itu justru mengenai
empat orang anggota TNI yang
saat ini masih belum diketahui
nama-namanya itu.
Sementara itu, lanjut Taufik,
korban yang mengalami luka
lemparan batu dan luka tembak
kini dilarikan ke Rumah Sakit
Limboto, Gorontalo dan masih
menjalani perawatan.
“Tidak ada yang luka serius, yang
terkena tembakan juga tidak
serius, cuma peluru karet," kata
Taufik kepada okezone, Minggu
(22/4/2012)
Densus 88 Bebaskan Dokter Gigi Terduga Teroris Bima
Detasemen Khusus 88
Antiteror membebaskan
dokter gigi Yuni Ardhie
(46) yag sebelumnya
ditangkap karena diduga
terkait jaringan teroris
di Bima, Jumat (13/4).
"Iya benar dilepaskan.
Dia tidak terbukti
memberikan bantuan
kepada KN," ujar Kepala
Bagian Penerangan
Umum Divisi Humas
Polri, Komisaris Besar
Boy Rafli Amar, di Mabes
Polri, Jakarta, Senin
(23/4).
Sebelumnya, Densus 88
Polri menangkap dua
orang yang diduga
terlibat aksi terorisme,
KN dan Yuni di Jalan
Bougenville, Kampung
Tolomundu, Kelurahan
Pane, Kecamatan Rasane
Barat, Bima. Mereka
tertangkap pukul 15.15
WITA, Jumat (13/4).
Menurut polisi, KN
terlibat perampokan di
Purwakarta, dan teror
CIMB Niaga Medan. KN
juga ikut dalam
pelatihan militer di Aceh.
Sementara, seorang
terduga lainnya, Yuni
diduga menyembunyikan
KN yang menjadi buron
polisi.
Sabtu, 21 April 2012
Wakil Menteri ESDM Wafat di Gunung Tambora
JAKARTA - Usai mendadak sakit
kritis saat mendaki Gunung
Tambora, Nusa Tenggara Barat
(NTB), Wakil Menteri ESDM
Widjajono Partowidagdo
meninggal dunia.
"Betul, katanya barusan
meninggal dunia," kata Dirjen
Migas Kementerian ESDM Evita
Legowo kepada Okezone, Sabtu
(21/4/2012).
Sebagai informasi, Widjajono
Partowidagdo mendadak
mengalami sakit saat mendaki
Gunung Tambora, Nusa
Tenggara Barat (NTB). Sayangnya
hingga saat ini belum bisa
dilakukan evakuasi lantaran
kondisi lapangan yang tengah
berkabut.
Berdasarkan informasi di
lapangan, kondisi berkabut
membuat tim evakuasi yang
menggunakan helikopter belum
bisa melakukan evakuasi
Widjajono. Helikopter yang
dipergunakan ini adalah milik PT
Newmont Nusa Tenggara.
Widjajono dan tim mulai menuju
Gunung Tambora kemarin, pukul
14.00 WITA. Selanjutnya, dia
baru melakukan pendakian pada
pagi hari ini. Ketika sampai di
salah satu pos, tiba-tiba dia
mengeluh kesakitan dan
jantungnya bergerak dengan
cepat.
Sebelumnya, Widjajono
Partowidagdo mendadak sakit
saat melakukan pendakian ke
Gunung Tambora, Nusa
Tenggara Barat (NTB). Evakuasi
pun tengah dilakukan sekarang
ini. "Pas lagi mendaki gunung, dia
mendadak sakit," kata Direktur
Jenderal EBTKE Kementerian ESDM
Kardaya Warnika kepada
Okezone.
Dia melanjutkan, tim evakuasi
masih melakukan pencarian.
"Helikopter masih berputar
mencari posisinya," ungkap dia.
Beredar kabar yang menyebutkan
Widjajono dalam keadaan kritis di
Gunung Tambora. Diduga
Wodjajono mengalami serangan
jantung saat beliau mendaki
gunung. "Saya belum tahu itu
serangan jantung atau bukan.
Yang bisa menentukan itu dokter,
tapi yang pasti dia sakit saat
melakukan pendakian," terang
Kardaya.
Widjajono lahir di Magelang, 16
September 1951, dikenal sebagai
pengamat perminyakan. Selain
menjabat sebagai wamen ESDM,
saat ini dia juga masih tercatat
sebagai anggota Dewan Energi
Nasional.
Di balik kesibukannya sebagai
Guru Besar ITB dan wamen,
Widjajono punya hobi yang
menantang, yaitu naik gunung.
Hampir seluruh gunung-gunung
tinggi di Indonesia sudah
didakinya. Beberapa gunung di
luar negeri pun sudah pernah
disambangi Widjajono. Sejak
kuliah dirinya memang dikenal
suka mendaki gunung dan ikut
dalam organisasi pecinta alam di
Institut Teknologi Bandung (ITB).
Selasa, 17 April 2012
"Golkar Perang Saudara"
JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Zainal Bintang menilai ngototnya Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical) untuk maju sebagai calon presiden tunggal dari Golkar untuk Pemilu 2014 mendatang menyebabkan terjadinya perang saudara di kalangan internal Golkar.
"Tindakan Ical yang nekat memaksakan adanya Rapimnasus pada bulan Juni untuk menggiring 33 DPD Golkar secara aklamasi menetapkan Ical sebagai capres, telah menciptakan ketegangan di internal Golkar alias 'perang saudara'," ungkap Zainal saat dihubungi wartawan, Selasa (17/4/2012).
Zainal mengatakan, ketegangan itu setidaknya telah melibatkan beberapa kader potensial Golkar seperti Ical, Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla serta salah satu pimpinan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Tohari.
"Perang saudara di internal Golkar setidaknya telah melibatkan empat kubu yang sedang 'bertempur' secara terbuka, Ical, Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla dan wakil kelompok muda pendatang baru Hajrianto Tohari," jelasnya.
Mantan Ketua DPP Golkar era Jusuf Kalla ini menegaskan dengan adanya perang saudara tersebut telah memunculkan ketegangan di internal partai berlambang pohon beringan itu yang hanya merugikan Ical untuk bersaing merebutkan kursi presiden pada Pemilu 2014 mendatang.
"Kericuhan di internal Golkar tersebut yang mencuat di media secara dini, sangat merugikan upaya Ical membangun simpati menuju kursi RI 1 pada Pilpres 2014," kata dia.
Selain itu, lanjutnya, dengan adanya ketegangan ini menunjukkan bahwa Golkar sedang retak untuk bertarung di Pilpres mendatang. "Hal tersebut telah mengungkap kepermukaan adanya perpecahan dalam Golkar yang mengurangi kredibilitas Ical di masyarakat, dan membuktikan tidak bulatnya suara Golkar mendukung Ical," terangnya.
Sementara kata dia, pertarungan faksi-faksi di Golkar sudah berkembang sejak lama. "Di dalam tubuh Golkar sejak lama sudah ada faksi-faksi yang sangat kuat dan punya pengaruh di basis pendukung di daerah-daerah," imbuhnya.
Berikut pertarungan faksi-faksi di internal Golak, antara lain:
Pertama, pendukung Jusuf Kalla; Kalangan NU dan Golkar Indonesia Timur. Kedua, pendukung Akbar Tanjung; dikalangan HMI dan kader Golkar seperjuangan. Serta ketiga, pendukung Ical kalangan Kadin yang kurang berakar. Terakhir, kelompok empat, Hajrianto Thohari dan Priyo Budi Santoso, sebagai wakil anak muda yang potensial, yang memiliki basis di kampus-kampus.
Senin, 16 April 2012
Iran: Bencana Akan Muncul Bila Teluk Persia Terancam
TEHERAN - Menteri Pertahanan Iran Jenderal Ahmad Vahidi
mengatakan, negaranya adalah penyedia keamanan utama bagi Selat Hormuz.
Vahidi juga menambahkan, bila satu pihak melakukan tindakan yang
berbahaya di Teluk Persia, bencana akan muncul.
"Teluk Persia adalah wilayah strategis yang paling penting di dunia ini dari sisi ekonomi dan politik. Bila suatu pihak berniat untuk mengacaukan keamanan di wilayah itu, bencana akan muncul," ujar Vahidi, seperti dikutip ISNA, Senin (16/4/2012).
Perhatian Iran tentang wilayah perairan tersebut memang meningkat belakangan ini. Pada Februari lalu Kementerian Luar Negeri Iran juga mengingatkan, keberadaan militer-militer asing di wilayah Teluk Persia akan menciptakan gangguan keamanan.
Iran menilai, satu-satunya strategi untuk menghilangkan ancaman di Teluk Persia adalah meminta para pasukan asing kembali ke negaranya. Pembangunan keamanan regional akan lebih baik bila dibentuk oleh negara-negara yang ada di kawasan yang sama.
Vahidi juga sudah jauh-jauh hari menegaskan, negaranya akan terus mengawasi Teluk Persia. Segala pasukan asing yang berada di wilayah tersebut akan diawasi oleh Iran.
Untuk menjaga keamanan di wilayah itu, Amerika Serikat (AS) merencanakan kehadiran militernya di Kuwait. Kapal perang AS juga akan tetap berlayar di Teluk Persia
"Teluk Persia adalah wilayah strategis yang paling penting di dunia ini dari sisi ekonomi dan politik. Bila suatu pihak berniat untuk mengacaukan keamanan di wilayah itu, bencana akan muncul," ujar Vahidi, seperti dikutip ISNA, Senin (16/4/2012).
Perhatian Iran tentang wilayah perairan tersebut memang meningkat belakangan ini. Pada Februari lalu Kementerian Luar Negeri Iran juga mengingatkan, keberadaan militer-militer asing di wilayah Teluk Persia akan menciptakan gangguan keamanan.
Iran menilai, satu-satunya strategi untuk menghilangkan ancaman di Teluk Persia adalah meminta para pasukan asing kembali ke negaranya. Pembangunan keamanan regional akan lebih baik bila dibentuk oleh negara-negara yang ada di kawasan yang sama.
Vahidi juga sudah jauh-jauh hari menegaskan, negaranya akan terus mengawasi Teluk Persia. Segala pasukan asing yang berada di wilayah tersebut akan diawasi oleh Iran.
Untuk menjaga keamanan di wilayah itu, Amerika Serikat (AS) merencanakan kehadiran militernya di Kuwait. Kapal perang AS juga akan tetap berlayar di Teluk Persia
Pembatasan BBM, Langkah Awal
Mudah-mudahan kali ini pemerintah lebih serius dan tidak lagi ragu
membatasi BBM bersubsidi. Penurunan harga minyak mentah sepekan terakhir
kemungkinan berlanjut hingga akhir tahun. Tahun ini, ratarata Indonesia crude price (ICP),
harga minyak mentah Indonesia, kemungkinan di bawah US$ 105 per barel,
harga yang menjadi asumsi APBNP 2012. Jika itu terjadi, APBN tahun ini
cukup aman.
Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan pemerintah pada masa akan datang. Siapa pun presiden RI, menaikkan harga BBM dan konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan. Pemerintah juga harus lebih giat dan kreatif dalam mencari energi alternatif. Indonesia kini sudah menjadi net oil importer.
Untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah lewat PT Pertamina terus mengimpor minyak mentah dan BBM. Dengan tingkat harga yang relatif rendah akibat besarnya subsidi, konsumsi BBM terus membengkak Defisit energi minyak tahun 2011 sebesar US$ 12,15 miliar dan bakal mencapai US$ 20,67 miliar pada 2012. Ekspor minyak mentah dan produk minyak Indonesia tahun 2011 hanya US$ 18,61 miliar, sedangkan impor pada tahun yang sama mencapai US$ 39,28 miliar. Dengan cadangan minyak mentah sudah menipis, konsumsi BBM bersubsidi perlu dibatasi sebagai langkah melepas ketergantungan terhadap BBM.
Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari 38,2 juta kiloliter pada 2010 menjadi 41,7 juta kiloliter pada 2011. Jika tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 43 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat mematok konsumsi BBM bersubsidi tahun ini 40 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi mendorong subsidi BBM yang pada APBN-P 2012 dipatok maksimal Rp 137,4 triliun.
Salah satu cara efektif untuk mengerem konsumsi BBM adalah harga. Jika harga tinggi atau tidak jauh dari harga pasar, konsumsi BBM per individu akan menurun. Orang akan berpikir seribu kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, pergerakan harus dibatasi. Harga BBM yang murah memicu konsumsi yang tidak terkontrol.
Salah satu kelemahan subsidi BBM selama ini, yang selalu mendapat kritik tajam dari para pengamat adalah penikmatnya yang justru lebih banyak dari kalangan menengah atas. Itulah kelemahan subsidi harga, bukan subsidi langsung kepada rakyat tidak mampu. Menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat tidak mampu adalah solusi tepat.
Tapi, bantuan kepada rakyat miskin bukanlah berupa uang tunai seperti 2005-2006, dan 2008. Bantuan langsung tunai (BLT) pada dua periode itu sama sekali tidak menaikkan kesejahteraan rakyat miskin dan hampir miskin, selain tidak sesuai sasaran. Setelah menerima uang tunai dan membelanjakannya, mereka kembali miskin. Karena mereka diberikan ikan, bukan kail dan tidak diajari cara menggunakan kail dengan baik, mereka tetap berkubang dalam kemiskinan.
BLT bahkan menjadi ajang mencari dukungan politik. Mereka yang tidak berhak pun memperoleh BLT asalkan dekat dengan pejabat desa dan kecamatan. BLT terbukti menjadi bahan kampanye daya tarik paling manjur bagi incumbent dan partai berkuasa. Tidak ada satu kandidat pun yang mampu membelanjakan dana di atas Rp 15 triliun untuk rakyat miskin dan hampir miskin saat kampanye.
Subsidi BBM juga membuka peluang penyelundupan. Sebagai negeri kepulauan dengan wilayah laut yang luas, disparitas harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga memicu penyelundupan di lepas pantai. Aparat keamanan RI yang terbatas dalam jumlah dan peralatan sulit mencegah pergerakan kapal ikan asing. Para nelayan asing dengan kapal dan peralatan yang canggih dengan leluasa mencuri ikan dan membeli BBM bersubsidi Indonesia.
Walau menaikkan harga adalah opsi terbaik, saat ini kita tidak perlu membuang energi untuk mendorong kenaikan harga BBM. Jauh lebih konstruktif kita mendukung pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan melakukan konversi BBM ke BBG, terutama untuk transportasi. Rapat paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 sudah memutuskan untuk menyerahkan kepada pemerintah wewenang menaikkan dan menurunkan harga BBM dengan syarat. Jika rata-rata harga minyak mentah setahun terakhir 15% di atas atau di bawah US$ 105 per barel, harga patokan APBN-P 2012, pemerintah dipersilakan menaikkan atau menurunkan harga BBM.
Pembatasan yang terlalu ekstrem memang tidak adil bagi masyarakat menengah karena angkutan umum massal di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia masih sangat terbatas di samping tidak aman dan nyaman. Sungguh pun demikian, dalam keterbatasan ini, pemerintah bisa mulai mengambil langkah sistematis membatasi penggunaan premium dan solar bersubsidi.
Pertama, mendata dengan akurat rakyat pengguna kendaraan pribadi yang layak mendapat subsidi. Kedua, mereka yang pantas disubsidi diberikan kartu subsidi BBM. Mereka mengisi BBM di SPBU dengan kartu itu. Ketiga, besarnya subsidi BBM per bulan— yang diukur dengan jumlah liter premium atau solar yang dipakai dikalikan harga subsidi— tertera dalam kartu. Yang disubsidi hanyalah penggunaan BBM untuk perjalanan sangat penting, yakni pergi-pulang tempat kerja, ke sekolah anak, pasar, serta sejumlah tempat dan acara penting. Cara ini merangsang kaum tidak mampu yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berhemat. Seperti kartu e-toll, jika jatah subsidi BBM sudah habis, premium atau solar di SPBU tidak bisa lagi mengucur ke tangki pemegang kartu.
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanyalah langkah awal untuk menapak pada solusi yang lebih strategis dan penting. Solusi lain adalah konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan industri. Masalah gas dari hulu hingga hilir harus segera dibereskan. Di hulu, pemerintah perlu memberikan rangsangan kepada perusahaan untuk menemukan sumur gas baru. Gas yang dihasilkan harus diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri, baik untuk transportasi, industri, maupun rumah tangga.
Di level antara, pemerintah perlu mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun pipa gas di sentra konsumsi dan berbagai infrastruktur penunjang. Sedangkan di hilir, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas harus lebih didorong dengan berbagai insentif.
Kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, harus memiliki fasilitas untuk pengisian BBG. Tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan untuk tidak menggunakan BBG karena alasan tidak ada fasilitas. Semua kendaraan umum wajib menggunakan BBG. Bersamaan dengan itu, pemerintah lebih serius membangun sistem dan infrastruktur transportasi. Angkutan umum tidak saja berbasis bus, melainkan juga monorel, mass rapit transit (MRT), dan kereta api biasa.
Ini semua hanya mungkin terlaksana jika pemerintah memiliki kebijakan energi nasional dan kebijakan transportasi umum yang baik. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kita dukung penuh, tapi itu hanya langkah awal
Ibnu Syahreza
Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan pemerintah pada masa akan datang. Siapa pun presiden RI, menaikkan harga BBM dan konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan. Pemerintah juga harus lebih giat dan kreatif dalam mencari energi alternatif. Indonesia kini sudah menjadi net oil importer.
Untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah lewat PT Pertamina terus mengimpor minyak mentah dan BBM. Dengan tingkat harga yang relatif rendah akibat besarnya subsidi, konsumsi BBM terus membengkak Defisit energi minyak tahun 2011 sebesar US$ 12,15 miliar dan bakal mencapai US$ 20,67 miliar pada 2012. Ekspor minyak mentah dan produk minyak Indonesia tahun 2011 hanya US$ 18,61 miliar, sedangkan impor pada tahun yang sama mencapai US$ 39,28 miliar. Dengan cadangan minyak mentah sudah menipis, konsumsi BBM bersubsidi perlu dibatasi sebagai langkah melepas ketergantungan terhadap BBM.
Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari 38,2 juta kiloliter pada 2010 menjadi 41,7 juta kiloliter pada 2011. Jika tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 43 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat mematok konsumsi BBM bersubsidi tahun ini 40 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi mendorong subsidi BBM yang pada APBN-P 2012 dipatok maksimal Rp 137,4 triliun.
Salah satu cara efektif untuk mengerem konsumsi BBM adalah harga. Jika harga tinggi atau tidak jauh dari harga pasar, konsumsi BBM per individu akan menurun. Orang akan berpikir seribu kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, pergerakan harus dibatasi. Harga BBM yang murah memicu konsumsi yang tidak terkontrol.
Salah satu kelemahan subsidi BBM selama ini, yang selalu mendapat kritik tajam dari para pengamat adalah penikmatnya yang justru lebih banyak dari kalangan menengah atas. Itulah kelemahan subsidi harga, bukan subsidi langsung kepada rakyat tidak mampu. Menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat tidak mampu adalah solusi tepat.
Tapi, bantuan kepada rakyat miskin bukanlah berupa uang tunai seperti 2005-2006, dan 2008. Bantuan langsung tunai (BLT) pada dua periode itu sama sekali tidak menaikkan kesejahteraan rakyat miskin dan hampir miskin, selain tidak sesuai sasaran. Setelah menerima uang tunai dan membelanjakannya, mereka kembali miskin. Karena mereka diberikan ikan, bukan kail dan tidak diajari cara menggunakan kail dengan baik, mereka tetap berkubang dalam kemiskinan.
BLT bahkan menjadi ajang mencari dukungan politik. Mereka yang tidak berhak pun memperoleh BLT asalkan dekat dengan pejabat desa dan kecamatan. BLT terbukti menjadi bahan kampanye daya tarik paling manjur bagi incumbent dan partai berkuasa. Tidak ada satu kandidat pun yang mampu membelanjakan dana di atas Rp 15 triliun untuk rakyat miskin dan hampir miskin saat kampanye.
Subsidi BBM juga membuka peluang penyelundupan. Sebagai negeri kepulauan dengan wilayah laut yang luas, disparitas harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga memicu penyelundupan di lepas pantai. Aparat keamanan RI yang terbatas dalam jumlah dan peralatan sulit mencegah pergerakan kapal ikan asing. Para nelayan asing dengan kapal dan peralatan yang canggih dengan leluasa mencuri ikan dan membeli BBM bersubsidi Indonesia.
Walau menaikkan harga adalah opsi terbaik, saat ini kita tidak perlu membuang energi untuk mendorong kenaikan harga BBM. Jauh lebih konstruktif kita mendukung pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan melakukan konversi BBM ke BBG, terutama untuk transportasi. Rapat paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 sudah memutuskan untuk menyerahkan kepada pemerintah wewenang menaikkan dan menurunkan harga BBM dengan syarat. Jika rata-rata harga minyak mentah setahun terakhir 15% di atas atau di bawah US$ 105 per barel, harga patokan APBN-P 2012, pemerintah dipersilakan menaikkan atau menurunkan harga BBM.
Pembatasan yang terlalu ekstrem memang tidak adil bagi masyarakat menengah karena angkutan umum massal di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia masih sangat terbatas di samping tidak aman dan nyaman. Sungguh pun demikian, dalam keterbatasan ini, pemerintah bisa mulai mengambil langkah sistematis membatasi penggunaan premium dan solar bersubsidi.
Pertama, mendata dengan akurat rakyat pengguna kendaraan pribadi yang layak mendapat subsidi. Kedua, mereka yang pantas disubsidi diberikan kartu subsidi BBM. Mereka mengisi BBM di SPBU dengan kartu itu. Ketiga, besarnya subsidi BBM per bulan— yang diukur dengan jumlah liter premium atau solar yang dipakai dikalikan harga subsidi— tertera dalam kartu. Yang disubsidi hanyalah penggunaan BBM untuk perjalanan sangat penting, yakni pergi-pulang tempat kerja, ke sekolah anak, pasar, serta sejumlah tempat dan acara penting. Cara ini merangsang kaum tidak mampu yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berhemat. Seperti kartu e-toll, jika jatah subsidi BBM sudah habis, premium atau solar di SPBU tidak bisa lagi mengucur ke tangki pemegang kartu.
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanyalah langkah awal untuk menapak pada solusi yang lebih strategis dan penting. Solusi lain adalah konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan industri. Masalah gas dari hulu hingga hilir harus segera dibereskan. Di hulu, pemerintah perlu memberikan rangsangan kepada perusahaan untuk menemukan sumur gas baru. Gas yang dihasilkan harus diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri, baik untuk transportasi, industri, maupun rumah tangga.
Di level antara, pemerintah perlu mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun pipa gas di sentra konsumsi dan berbagai infrastruktur penunjang. Sedangkan di hilir, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas harus lebih didorong dengan berbagai insentif.
Kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, harus memiliki fasilitas untuk pengisian BBG. Tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan untuk tidak menggunakan BBG karena alasan tidak ada fasilitas. Semua kendaraan umum wajib menggunakan BBG. Bersamaan dengan itu, pemerintah lebih serius membangun sistem dan infrastruktur transportasi. Angkutan umum tidak saja berbasis bus, melainkan juga monorel, mass rapit transit (MRT), dan kereta api biasa.
Ini semua hanya mungkin terlaksana jika pemerintah memiliki kebijakan energi nasional dan kebijakan transportasi umum yang baik. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kita dukung penuh, tapi itu hanya langkah awal
Ibnu Syahreza
Label:
BBM,
berita ekonomi,
ekonomi,
ICP,
Indo Media News,
Indonesia,
Indonesia Times,
Kenaikan harga BBM bersubsidi,
News,
okezone.com,
pembatasanBM BBM,
Pertamax
Langganan:
Postingan (Atom)


