Politisi PDIP: 'SBY' bermental 'Calo'

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki mental calo menyusul masih banyaknya kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). "Kalau mentalnya pimpinan negara masih mental calo ya masih begini. Yang penting fee nya aja, tapi waktu rakyatnya susah di luar negeri tidak diusut. Perlindungannya tidak serius akan begini terus," tuturnya saat ditemui wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (27/04/2012). Menurut Ribka, Presiden harus turun tangan langsung dalam menyikapi hal ini. Presiden harus bersikap tegas untuk mengusut kasus tersebut. Bukan hanya mengirimkan para menterinya. "Ini keberanian SBY sajalah selesaikan ini melindungi warga negara sebagai pimpinan negeri. Kalau cuma menteri sudah gak ada apa-apa lagi sampai dengan timsus kesana dicuekin," imbuhnya. Lebih lanjut politisi PDIP ini menyarankan agar pemerintah menarik seluruh TKI yang berada di Malaysia. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk protes terhadap Negeri Jiran tersebut. "Memang dia harus berani, harus revolusioner untuk Malaysia. Tarik semua TKI disana. Kalau pemerintah bentuk satgas udah kebanyakan satgas. Udahlah satgas partai aja deh," sambungnya. Pada kesempatan tersebut, Ribka menyatakan banyaknya pengiriman TKI ke luar negeri dan ditolaknya pengajuan moratorium adalah salah satu bukti bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya. "Ini bentuk kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi warga negara. Karena tidak ada satu orang pun yang mau berpisah dengan keluarganya cari nafkah di luar negeri," terangnya.

Suju Latihan Keras untuk Tampil Malam Ini

JAKARTA - Boyband Super Junior (Suju) siap memukau para penggemarnya yang kebanyakan remaja putri, di Mata Elang International Stadium (MEIS), Ancol, Jakarta Utara, malam ini. Mereka siap tampil selama empat jam dengan rangkaian konser dan atraksi teatrikal yang memesona. Donghae cs telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, sejak kemarin sore. Kabarnya, mereka langsung keluar melalui pintu VIP terminal 1. Tentu, ribuan ELF yang sudah menanti di pintu kedatangan 2D sangat kecewa. Banyak yang menangis dan marah-marah karena seharian menunggu tapi tak satupun personel yang terlihat di sana. Sepertinya, jadwal Suju memang sangat padat. Karena setibanya di Jakarta, mereka langsung latihan di Mata Elang International Stadium, Ancol, Jakarta. Itu diungkapkan oleh Donghae, salah satu personel mereka melalui akun Twitternya. “Jakarta! Kita kerja keras latihan sekarang, sampai jumpa besok,” tulis Donghae di Twitter pribadinya, 12 jam lalu. Selain itu, Donghae juga mem- posting sebuah foto yang menggambarkan mereka sedang latihan koreografi untuk Super Show 4 yang akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, mulai malam ini, hingga Minggu, 30 April 2012.

Ratusan Penggemar SuJu Surabaya Berangkat ke Jakarta

SURABAYA - Ratusan penggemar boy band asal Korea Selatan (Korsel), Super Junior (SuJu) asal Surabaya, Jawa Timur, hari ini berangkat ke Jakarta. Penggemar yang didominasi remaja perempuan itu, Jumat (27/4/2012) siang tadi berkumpul di Gedung JX International di Jalan Ahmad Yani, untuk berangkat bersama menggunakan dua bus. Dua penggemar, Faridatul dan Erinda Erindani, hanya bisa menangis melihat teman- temannya berangkat menyaksikan konser. Mereka tidak berhasil mendapat tiket dan tidak diizinkan orangtua berangkat ke Jakarta. Berbeda halnya dirasakan Rizki Meriandani, dia berkesempatan menonton aksi boy band favoritnya itu setelah berjuang membeli tiket. Rizki dan rombongan berangkat sore ini dan diperkirakan sampai di Jakarta besok pagi. Konser SuJu akan digelar mulai 27 hingga 29 April di Mata Elang International Stadium, Ancol, Jakarta Timur.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengimbau kepada pengusaha SPBU untuk merelakan SPBU-nya diganti dengan SPBU khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Hal tersebut, diungkapkan agar pemerintah tidak terlalu banyak membangun SPBU nonsubsidi. "Dari segi jumlah SPBU, kita akan memaksimalkan SPBU yang ada pertamax. Jadi kita juga dorong pengusaha SPBU yang punya SPBU lebih dari tiga agar salah satunya diwakafkan ke SPBU khusus pertamax," ungkap Direktur Marketing dan Trading Pertamina Hanung Budya Yuktyanta saat peresmian SPBU di Pondok Indah, Jakarta, Jumat (27/4/2012). Menurut Hanung, Pertamina akan mendukung langkah SPBU yang berpindah menjadi SPBU khusus nonsubsidi. Hal ini, dijelaskan Hanung, untuk menyelamatkan APBN Indonesia yang terus terbebani akibat tingginya harga minyak dunia. "Marginnya nanti kita akan perhitungkan, akan dinaikkan mulai 1 Mei nanti," lanjut dia. Pertamina berjanji, akan menaikkan margin keuntungan penjualan pertamax dari Rp320 per liter menjadi Rp500 per liter. Jika margin dari penjualan pertamax ini dinaikkan, Hanung yakin pengusaha SPBU tidak akan segan berpindah ke SPBU khusus pertamax. "Margin premium Rp210 per liter, pertamax Rp500 per liter, jadi jualan pertamax seliter sama dengan jualan premium dua liter lebih, jadi bukan rugi, tetapi menunda untung," tandas dia. Salah satunya adalah di SPBU Pondok Indah milik Pertamina yang khusus menjual BBM nonsubsidi. Tadinya, SPBU ini menyediakan stok BBM nonsubsidi sebesar 15 ribu liter per hari. Ketika berpindah ke BBM nonsubsidi, SPBU ini hanya menyediakan 2.500 liter pertamax, pertamax plus dan pertamax dex per hari. (mrt)

Densus 88 Bebaskan Dokter Gigi Terduga Teroris Bima

Detasemen Khusus 88 Antiteror membebaskan dokter gigi Yuni Ardhie (46) yag sebelumnya ditangkap karena diduga terkait jaringan teroris di Bima, Jumat (13/4). "Iya benar dilepaskan. Dia tidak terbukti memberikan bantuan kepada KN," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/4). Sebelumnya, Densus 88 Polri menangkap dua orang yang diduga terlibat aksi terorisme, KN dan Yuni di Jalan Bougenville, Kampung Tolomundu, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasane Barat, Bima. Mereka tertangkap pukul 15.15 WITA, Jumat (13/4). Menurut polisi, KN terlibat perampokan di Purwakarta, dan teror CIMB Niaga Medan. KN juga ikut dalam pelatihan militer di Aceh. Sementara, seorang terduga lainnya, Yuni diduga menyembunyikan KN yang menjadi buron polisi.

Ya Ampun, 23 BUMN Rugi Rp3,2 Triliun

Kementerian BUMN mencatat sebanyak 23 perusahaan milik negara menderita kerugian senilai Rp3,2 triliun, dari total laba seluruh BUMN sebesar Rp123,93 triliun. "Meskipun mampu mencetak laba hingga Rp123,93 triliun, namun masih terdapat sebanyak 23 perusahaan yang masih rugi," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat, di sela Paparan Kinerja BUMN Tahun 2011, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/4). Menurut Wahyu, dari 23 BUMN yang merugi tersebut sebanyak 15 perusahaan di antaranya merupakan hasil laporan keuangan unaudited (belum audit), tiga audit tahun buku 2012, selebihnya berdasarkan audit tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data, rugi terbesar tahun 2011 dialami PT Pal Indonesia yang mencapai Rp1,323 triliun, disusul PT Merpati Nusantara Airlines sebesar Rp778,649 miliar. Selanjutnya, PT Dirgantara Indonesia Rp356,527 miliar, PT PT Danareksa Rp287,37 miliar, PT Bahana PUI Rp143,977 miliar, PT Perkebunan Nusantara XIV Rp113,84 miliar. Adapun rugi terkecil yaitu PT Inhutani III sebesar Rp58 juta, PT Industri Kapal Indonesia (Laporan Keuangan Audited 2010) rugi sebesar Rp805 juta, dan PT PDIP Batam sebsear Rp1,3 miliar. Wahyu menjelaskan, Kementerian BUMN tidak bisa memaksakan seluruh BUMN harus mencatat untung karena proses di tiap-tiap perusahaan tentu berbeda. "Meski cita- cita Kementerian adalah seluruh BUMN mampu meraih kinerja keuangan yang maksimal namun banyak hal yang harus dilakukan seperti PT Kertas Leces," ujarnya. Meski demikian ia menambahkan, pencapaian laba BUMN tersebut masih bisa berubah karena belum seluruhnya menyelesaikan laporan keuangan. Secara keseluruhan total laba 140 BUMN pada 2011 mencapai Rp123,935 triliun, ditargetkan naik 17,45 persen menjadi Rp145,564 triliun pada 2012. "Pertumbuhan laba 2012 akan didorong membaiknya perekonomian nasional, dan program efisiensi di masing-masing BUMN yang diselaraskan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex)," kata Wahyu.

Pembatasan BBM, Langkah Awal

Mudah-mudahan kali ini pemerintah lebih serius dan tidak lagi ragu membatasi BBM bersubsidi. Penurunan harga minyak mentah sepekan terakhir kemungkinan berlanjut hingga akhir tahun. Tahun ini, ratarata Indonesia crude price (ICP), harga minyak mentah Indonesia, kemungkinan di bawah US$ 105 per barel, harga yang menjadi asumsi APBNP 2012. Jika itu terjadi, APBN tahun ini cukup aman.

Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti menjadi kebijakan yang tidak bisa dielakkan pemerintah pada masa akan datang. Siapa pun presiden RI, menaikkan harga BBM dan konversi energi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah sebuah keharusan. Pemerintah juga harus lebih giat dan kreatif dalam mencari energi alternatif. Indonesia kini sudah menjadi net oil importer.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah lewat PT Pertamina terus mengimpor minyak mentah dan BBM. Dengan tingkat harga yang relatif rendah akibat besarnya subsidi, konsumsi BBM terus membengkak Defisit energi minyak tahun 2011 sebesar US$ 12,15 miliar dan bakal mencapai US$ 20,67 miliar pada 2012. Ekspor minyak mentah dan produk minyak Indonesia tahun 2011 hanya US$ 18,61 miliar, sedangkan impor pada tahun yang sama mencapai US$ 39,28 miliar. Dengan cadangan minyak mentah sudah menipis, konsumsi BBM bersubsidi perlu dibatasi sebagai langkah melepas ketergantungan terhadap BBM.

Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat dari 38,2 juta kiloliter pada 2010 menjadi 41,7 juta kiloliter pada 2011. Jika tidak dibatasi, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 43 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat mematok konsumsi BBM bersubsidi tahun ini 40 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi mendorong subsidi BBM yang pada APBN-P 2012 dipatok maksimal Rp 137,4 triliun.

Salah satu cara efektif untuk mengerem konsumsi BBM adalah harga. Jika harga tinggi atau tidak jauh dari harga pasar, konsumsi BBM per individu akan menurun. Orang akan berpikir seribu kali untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, pergerakan harus dibatasi. Harga BBM yang murah memicu konsumsi yang tidak terkontrol.

Salah satu kelemahan subsidi BBM selama ini, yang selalu mendapat kritik tajam dari para pengamat adalah penikmatnya yang justru lebih banyak dari kalangan menengah atas. Itulah kelemahan subsidi harga, bukan subsidi langsung kepada rakyat tidak mampu. Menaikkan harga BBM bersubsidi dan memberikan bantuan langsung kepada rakyat tidak mampu adalah solusi tepat.

Tapi, bantuan kepada rakyat miskin bukanlah berupa uang tunai seperti 2005-2006, dan 2008. Bantuan langsung tunai (BLT) pada dua periode itu sama sekali tidak menaikkan kesejahteraan rakyat miskin dan hampir miskin, selain tidak sesuai sasaran. Setelah menerima uang tunai dan membelanjakannya, mereka kembali miskin. Karena mereka diberikan ikan, bukan kail dan tidak diajari cara menggunakan kail dengan baik, mereka tetap berkubang dalam kemiskinan.

BLT bahkan menjadi ajang mencari dukungan politik. Mereka yang tidak berhak pun memperoleh BLT asalkan dekat dengan pejabat desa dan kecamatan. BLT terbukti menjadi bahan kampanye daya tarik paling manjur bagi incumbent dan partai berkuasa. Tidak ada satu kandidat pun yang mampu membelanjakan dana di atas Rp 15 triliun untuk rakyat miskin dan hampir miskin saat kampanye.

Subsidi BBM juga membuka peluang penyelundupan. Sebagai negeri kepulauan dengan wilayah laut yang luas, disparitas harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga memicu penyelundupan di lepas pantai. Aparat keamanan RI yang terbatas dalam jumlah dan peralatan sulit mencegah pergerakan kapal ikan asing. Para nelayan asing dengan kapal dan peralatan yang canggih dengan leluasa mencuri ikan dan membeli BBM bersubsidi Indonesia.

Walau menaikkan harga adalah opsi terbaik, saat ini kita tidak perlu membuang energi untuk mendorong kenaikan harga BBM. Jauh lebih konstruktif kita mendukung pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi dan melakukan konversi BBM ke BBG, terutama untuk transportasi. Rapat paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 sudah memutuskan untuk menyerahkan kepada pemerintah wewenang menaikkan dan menurunkan harga BBM dengan syarat. Jika rata-rata harga minyak mentah setahun terakhir 15% di atas atau di bawah US$ 105 per barel, harga patokan APBN-P 2012, pemerintah dipersilakan menaikkan atau menurunkan harga BBM.

Pembatasan yang terlalu ekstrem memang tidak adil bagi masyarakat menengah karena angkutan umum massal di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia masih sangat terbatas di samping tidak aman dan nyaman. Sungguh pun demikian, dalam keterbatasan ini, pemerintah bisa mulai mengambil langkah sistematis membatasi penggunaan premium dan solar bersubsidi.

Pertama, mendata dengan akurat rakyat pengguna kendaraan pribadi yang layak mendapat subsidi. Kedua, mereka yang pantas disubsidi diberikan kartu subsidi BBM. Mereka mengisi BBM di SPBU dengan kartu itu. Ketiga, besarnya subsidi BBM per bulan— yang diukur dengan jumlah liter premium atau solar yang dipakai dikalikan harga subsidi— tertera dalam kartu. Yang disubsidi hanyalah penggunaan BBM untuk perjalanan sangat penting, yakni pergi-pulang tempat kerja, ke sekolah anak, pasar, serta sejumlah tempat dan acara penting. Cara ini merangsang kaum tidak mampu yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berhemat. Seperti kartu e-toll, jika jatah subsidi BBM sudah habis, premium atau solar di SPBU tidak bisa lagi mengucur ke tangki pemegang kartu.

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi hanyalah langkah awal untuk menapak pada solusi yang lebih strategis dan penting. Solusi lain adalah konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan industri. Masalah gas dari hulu hingga hilir harus segera dibereskan. Di hulu, pemerintah perlu memberikan rangsangan kepada perusahaan untuk menemukan sumur gas baru. Gas yang dihasilkan harus diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri, baik untuk transportasi, industri, maupun rumah tangga.

Di level antara, pemerintah perlu mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun pipa gas di sentra konsumsi dan berbagai infrastruktur penunjang. Sedangkan di hilir, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas harus lebih didorong dengan berbagai insentif.

Kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, harus memiliki fasilitas untuk pengisian BBG. Tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan untuk tidak menggunakan BBG karena alasan tidak ada fasilitas. Semua kendaraan umum wajib menggunakan BBG. Bersamaan dengan itu, pemerintah lebih serius membangun sistem dan infrastruktur transportasi. Angkutan umum tidak saja berbasis bus, melainkan juga monorel, mass rapit transit (MRT), dan kereta api biasa.

Ini semua hanya mungkin terlaksana jika pemerintah memiliki kebijakan energi nasional dan kebijakan transportasi umum yang baik. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kita dukung penuh, tapi itu hanya langkah awal

Ibnu Syahreza